logo

Wakil Rakyat Micro Site

Rabu, 19 September 2018 | Edisi : Indonesia

Bobby Tolak Pembubaran Kodim dan Koramil

Senin, 18 Sep 2017 - 20:43:52 WIB
Sahlan, TEROPONGSENAYAN
70Bobby-Adhityo-Rizaldi.jpg
Sumber foto : Istimewa
Bobby Adhityo Rizaldi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menolak pembubaran sistem yang disebut Koter atau Komando Teritorial.

Sebagai informasi, Koter menurut tingkatannya dibagi menjadi tiga macam, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Resort Militer (Koramil).

Ia berkeyakinan bahwa Koter tetap sangat dan sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya, sebagai upaya deteksi dini dari ancaman terhadap bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, lanjut Bobby, struktur komando militer harus disamakan dengan struktur pemerintahan sipil, dan ini pun sudah dipisahkan bukan seperti dwi fungsi ABRI jaman dulu. Tentara juga lebih profesional organisasinya dibanding waktu ABRI dulu.

"Jadi saya menolak gagasan bahwa koter harus dibubarkan, ini berbahaya, apalagi bila ada angkatan sipil yang mau di persenjatai seperti militer. Saya mendukung TNI untuk memperkuat sistem koter ini," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Indonesia, kata Bobby, berbeda dengan negara maju seperti US, Australia, dimana sumber militer nya sudah sampai level untuk dapat meng okupasi (jajah) negara lain, tidak bisa disamakan. Karena doktrin alutsista ditanah air baru MEF (minimum), dimana anggarannya digunakan untuk pembangunan sektor-sektor produktif lain.

"Secara teritori, RI punya 17,000 pulau, tentara yang tergabung dalam koter ada 150,000 an, dan siap tempur 60% nya. Kalaupun dibubarkan, juga tidak ada penghematan anggaran yang significant. Akan sangat lemah, pertahanan negara kita bila koter ini dibubarkan," kata Bobby.

Sementara, kata politikus Golkar ini mengatakan, jumlah alutsista modern udara, dan laut Indonesia masih jauh belum mencukupi, pun dibanding negara sekitar. Tumpuan pertahanan terakhir di darat, saat ini, adalah satu-satunya pilihan rasional, dan itulah koter yang paling relevan.

"Yang perlu diatur adalah bagaimana Koter dan Brimob (unit polisi berkemampuan militer) bisa di sinergi kan, tanpa tumpang tindih," katanya.

"Bagaimana pemisahan TNI dan POLRI bisa efektif, termobilisasi secara efektif untuk menangani konflik-konflik sipil dan ancaman teroris atau separatis bisa terselesaikan. Dengan kata lain, Koter dan Gerilya adalah kekhasan militer Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, sempat diberitakan, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Oleh karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.(yn)