logo

Wakil Rakyat Micro Site

Senin, 17 Desember 2018 | Edisi : Indonesia
Lobi

Soal Divestasi Freeport, Eni: Mau Tahun Kapan Direalisasikannya?

Rabu, 30 Agu 2017 - 08:29:21 WIB
Syamsul Bachtiar, TEROPONGSENAYAN
88EniMaulani.jpg
Sumber foto : Istimewa
Eni Maulani

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--PT Freeport Indonesia sepakat melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah RI. Perusahaan tambang tersebut juga siap membangun smelter. Namun, anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyarankan agar pemerintah meminta kepastian soal kesepakatan divestasi dan pembangunan smelter tersebut.

"Kesepakatan soal divestasi saham yang 51% itu, pertanyaannya mau tahun kapan direalisasikan? Jangan PHP doank," tandas Politisi Golkar itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Khusus soal smelter, Eni mengaku ragu Freeport bersedia merealisasikan hal itu.

"Soal smelter juga dari dulu Freeport ini tidak pernah mematuhi aturan. Padahal itu amanat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Sebaiknya pemerintah meminta kepastian dulu pada Freeport agar mereka mau membangun smelter," tegas Eni.

Dalam waktu dekat, ungkap dia, pihaknya akan mempertanyakan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terkait kesepakatan itu.

"Secepatnya nanti kita akan panggil dan mempertanyakannya pada Menteri ESDM dibalik kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport," terang dia.

Namun demikian, Eni tetap mengapresiasi kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport.

"Kita positif thinking dulu. Mudah-mudahan mereka mau mematuhi kesepakatan itu. Karena itu merupakan harapan bangsa Indonesia pada umumnya," ujar Eni.

Seperti diketahui, hari ini Selasa (29/08) dalam konferensi pers yang digelar di KemenESDM, pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati sejumlah point penting dengan PT Freeport.

Adapun point penting yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport adalah: 1. Freeport bersedia melepas divestasi sahamnya sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia. 2. Freeport sepakat akan membangun Smelter mulai sekarang sampai tahun 2022. 3. Freeport bersedia beralih dari rezim Kontrak Karya (KK) ke rezim IUPK. 4. Freeport harus berkontribusi besar terhadap penerimaan negara ketika rezim KK-nya berubah menjadi IUPK.(yn)