logo

Wakil Rakyat Micro Site

Kamis, 18 Januari 2018 | Edisi : Indonesia
Aspirasi

Kerap Bergesekan, Kesepakatan Polri, KPK dan Kejagung Harus Dievaluasi

Rabu, 06 Sep 2017 - 09:56:45 WIB
Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
95NasirDjamil-tscom2.jpg
Sumber foto : Dok/TeropongSenayan
Nasir Djamil

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Nota kesepahaman antara Polri, KPK dan Kejagung yang pernah disepakati  harus dievaluasi. Sebab, implementasinya di lapangan, ketiga institusi penegak hukum itu kerap terjadi benturan dan gesekan.

Permintaan itu diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil.

"Polri, Kejaksaan dan kemudian KPK itu perlu mengevaluasi nota kesepahaman yang sudah mereka tandatangani. Menurut pandangan kami, nota kesempahaman antara Polri, Kejaksaan dan KPK tidak efektif di lapangan,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2017).

Bahkan, tambah Nasir, ada kecenderungan beberapa ketentuan dalam nota kesepahaman itu tidak dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya berkeinginan saat rapat dengan Kejagung, Polri dan KPK, agar nota kesepahaman yang selama ini dijalankan dievaluasi.

"Masing-masing pihak menyadari tanggung jawabnya. Jangan mentang-mentang KPK, bisa berbuat siapa saja. Menggeledah ruangan siapa saja, dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada siapa saja," tuturnya.

Nasir mencontohkan kasus OTT yang menimpa Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan di Madura Jawa Timur. Jika merujuk pada nota kesepahaman, seharusnya ada izin dengan atasan yang bersangkutan.

"Meskipun dalam nota kesepahaman disebutkan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, tidak ada pemberitahuan kepada atasan," terangnya.

Menurutnya, pengertian OTT harus didefinisikan kembali, dan harus dikoordinasikan menurut versi KPK, Kejagung maupun Polri. Sehingga, tafsir terhadap OTT itu antara ketiganya menjadi sama.

Nasir tak memungkiri, nota kesepahaman itu akan dievaluasi dan direvisi. Komisi III DPR sebagai mitra kerja tiga institusi itu, diharapkan memberikan kontribusi berdasar pengalaman yang terjadi.

"Jadi nanti di luar tiga institusi itu, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan, akan memberikan masukan kepada tiga institusi itu. Terkait bagaimana nota kesepahaman yang ideal, dan menghindari gesekan dan benturan di lapangan," imbuh legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh ini.(yn)