logo

Wakil Rakyat Micro Site

Selasa, 20 November 2018 | Edisi : Indonesia
Opini

DPR Apresiasi Rencana Gubernur Aceh Akomodir Pengungsi Rohingya

Kamis, 14 Sep 2017 - 21:12:15 WIB
Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
47nasir_djamil.jpg
Sumber foto : Istimewa
Nasir Djamil

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan siap menyediakan pulau untuk pengungsi Rohingnya. Rencana tersebut diapresiasi Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Aceh sendiri merupakan daerah yang sudah tidak asing lagi bagi etnis Rohingya.

“Terkait dengan pernyataan Gubernur Aceh yang akan menyediakan tempat, dan lalu kepada Presiden Jokowi juga mengucapkan hal yang sama karena dulu Vietnam ada manusia perahu ya, lalu kemudian kita sambut mereka. Saya pikir pemerintah Indonesia dalam hal ini Jokowi diharapkan bisa menyampaikan hal itu, sebagai bentuk solidaritas,” ungkap Nasir dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/9/2017).

Pada tahun 2015, sebanyak kurang lebih 965 orang pengungsi dari Rohingya akan dibuatkan tempat penampungan di daerah Lhokseumawe, Aceh dalam jangka waktu satu tahun.

“Di Aceh itu kan sering kedatangan tamu dari Rohingya, kemudain kami menyediakan tempat kemudian organisasi kemanusiaan baik lokal bahkan ada juga internasional datang untuk meringankan beban mereka,” kata Nasir.

“Sekarang memang tidak ada pengungsi Rohingya lagi di Aceh karena sudah dibawa. Karena Indonesi tidak meratifikasi soal pengungsi. Jadi sudah dibawa keluar Indonesia,” sambungnya.

Nasir berharap rencana Gubernur Aceh yang siap menyediakan tempat penampungan tersebut juga dilakukan gubernur-gubernur di seluruh Indoensia. Dan juga berharap agar Presiden Jokowi segera menindaklanjuti rencana tersebut.

“Jika nanti Indonesia membuat penampungan sehingga membuat pemerintah Myanmar itu malu, ada negara yang mau menampung pengungsi dari Myanmar,” bebernya.

Selain itu, Poltisi PKS itu mengatakan desakan dari masyarakat Indonesia untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya pemutusan hubungan diplomatik tersebut akan menimbulkan masalah-masalah baru dengan Myanmar.

“DPR berusaha memimilih dan memilah. Memang kita langsung putuskan hubungan diplomatik tentu ada resiko-resikonya. Tapi memang seharusnya Jokowi punya keinginan kuat kejadian kemanusiaan yang sangat parah ada kecenderungan genosida,” katanya.

“Pemerintah Indonesia harus ada aksi kongkrit untuk memukul pemerintah Myanmar, karena dengan telanjang mereka memperlihatkan kepada dunia mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pungkasnya.(yn)