logo

Wakil Rakyat Micro Site

Sabtu, 23 Juni 2018 | Edisi : Indonesia

Besok, KPU Verifikasi Faktual DPP PPP

Minggu, 28 Jan 2018 - 17:35:55 WIB
Sahlan, TEROPONGSENAYAN
11romi-ppp.jpg
Sumber foto : Istimewa
Romahurmuziy

PALEMBANG (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi faktual untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Senin (29/1/2018) besok. Hal itu diakui Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Dan itu, sudah kita pastikan kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan bendahara, keterwakilan 30 persen perempuan, ada 45 anggota pengurus harian yang diperintahkan untuk hadir beserta kantor yang sudah jelas-jelas kita tempati hari ini," kata Romahurmuziy usai membuka Rakorwil PPP Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (28/1/2018).

Sementara, lanjut pria yang akrab disapa Romi itu, di tingkat wilayah dan cabang memiliki jadwal yang bervariasi.

"Dan semuanya diwajibkan menghadirkan ketua sekretaris dan bendahara, berikut lima persen dari jumlah anggota yang kemarin didaftarkan pada saat pendaftaran sipol, jadi insyaallah siap lahir dan bathin menghadapi verifikasi faktual semoga tidak ada persoalan," kata Romi.

Romi mengaku siap menjalani proses verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU.

"Kita Partai Persatuan Pembangunan dalam kondisi 100 persen siap verifikasi faktual. Kami kemarin sudah melakukan pengecekan sipol, tidak ada persoalan dari seluruh wilayah dan cabang kita. Tinggal secara faktual mereka hadir pada saat dilaksanakan verifikasi faktual," tuturnya.

Dalam Rakorwil PPP tersebut hadir jajaran DPW Sumsel dan DPC se-Sumatera Selatan. Juga hadir pasangan calon Ishak Mekki dan Yudha Pratomo yang diusung PPP dalam Pilgub Sumatera Selatan. Rakorwil tersebut juga melantik Pengurus Wilayah Sumatera Selatan Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam 2017-2022.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal verifikasi faktual bagi 12 partai politik lama. Untuk tingkat pusat dan provinsi verifikasi dilaksanakan 28 Januari-30 Januari 2018. Sementara tingkat daerah kabupaten/kota pada 30 Januari-1 Februari 2018.

Verifikasi faktual terhadap partai politik lama tersebut setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi No 53/2018.(yn)