logo

Wakil Rakyat Micro Site

Kamis, 18 Januari 2018 | Edisi : Indonesia
Aspirasi

Jika Tepat Sasaran, DPR: Dana Desa Itu Sangat Dahsyat

Kamis, 17 Agu 2017 - 07:54:16 WIB
Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN
6taufik-takur.jpg
Sumber foto : Istimewa
Taufik Kurniawan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Total alokasi dana desa dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 761,1 triliun. Dengan jumlah yang sangat besar itu diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Inilah yang saya dimaskud bahwa dana desa itu adalah hal yang sangat dahsyat. Artinya, kalau itu tepat sasaran tentu tidak ada lagi ketimpangan jurang pengurangan daya beli masyrakat karena dana sebesar itu satu milyar per desa itu harus diarahkan secara betul-betul," ujar Taufik di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Taufik mengatakan, agar dana desa tepat sasaran maka pemerintah harus membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) secara transparan. Tujuannya guna menghindari adanya penyimpangan.

"Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terkait dana desa dari Kementerian Desa harus lebih jelas dan transparan. Karena jangan sampai ada dana kucuran untuk rakyat namun disalahgunakan sehingga tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Selain itu, politisi PAN ini juga menyarankan agar Kementerian Desa membuat sosialisasi lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan dan prosedur penyaluran dana desa.

Sebab, katanya, petugas di lapangan belum begitu paham mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana desa tersebut.

"Pelibatan aparat hukum dalam mengawasi tentunya dalam kapasitas meminimalisir proses penyimpangan penggunaan dana desa," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam penyampaian nota keuangan menjelaskan beberapa poin salah satunya mengenai alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan.

Presiden menjelaskan selain untuk mendukung kegiatan pemerintahan di daerah, anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan dana desa.

Menurut Presiden, anggaran transfer ke daerah dan dana desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

"Melalui DAK fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan dana desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja.(yn)