logo

Wakil Rakyat Micro Site

Kamis, 18 Januari 2018 | Edisi : Indonesia
Opini

Penyelesaian Rohingya Bisa Meniru Kasus GAM di Aceh

Selasa, 05 Sep 2017 - 13:22:36 WIB
Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
57Taufik-kurniawan-pan-ts.jpg
Sumber foto : Dok/TeropongSenayan
Taufik Kurniawan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah Indonesia dituntut untuk mendorong adanya solusi konkret menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, solusi tersebut bisa meniru perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberpa waktu lalu.

"Harus ada solusi terbaik, tanpa mengintervensi politik dalam negeri Myanmar, lebih kepada aspek kemanusiaan dan jangan sampai genosida menghilangkan suatu kaum. Barangkali boleh diusulkan penyelesaian seperti MoU dengan Aceh dengan perjanjian Helsinki," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Taufik menambahkan, mayoritas fraksi di DPR menyoroti banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan ini. Hal itu pun terlihat pada Rapat Paripurna DPR yang digelar Kamis (31/8/2017)pekan lalu.

Pasalnya, kasus yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga harus disikapi secara serius untuk mencari solusi konkret tersebut. Dalam hal ini, DPR akan menindaklanjuti dalam rapat pimpinan, dan menyusun sejumlah rekomendasi.

"Kita akan lakukan Rapim ditindaklanjuti kemudian kami akan konsultasi rapat pimpinan fraksi sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR," ucapnya.

Taufik memastikan, salah satu rekomendasi DPR adalah permintaan agar penghargaan nobel perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi agar dicabut. Suu Kyi dianggap gagal menjaga misi perdamaian dengan pembiaran yang terjadi di Rakhine.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, rekomendasi resmi DPR itu akan diteruskan ke World Parliamentary Forum yang digelar di Bali pada Rabu ini. Forum ini diikuti oleh 47 negara termasuk Myanmar.

"Forum itu diikuti 47 negara, termasuk Myanmar juga hadir. Karena ini sudah serius dan sudah mengarah ke genosida, di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk bawa rekomendasi DPR yang tadi," tandasnya.(yn)